PKS Kritisi Kepemimpinan Gibran-Teguh, Komunikasi Politik Kurang Baik

Nama : Rizki Arif

NIM : 2110409008

 

Komunikasi Politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara "yang memerintah" dan "yang diperintah".

Komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur, antara lain:

       I.          Komunikator Politik

Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal hal yang mengandung makna mengenai politik. misalnya presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan.

     II.          Pesan Politik

Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung politik. Misalnya pidato politik, pernyataan politik, buku, brosur dan berita surat kabar mengenai politik, dll.

    III.          Saluran atau Media Politik

Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai, organisasi masyarakat, dsb.

   IV.          Sasaran atau Target Politik

Sasaran atau target politik adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam Pemilihan Umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan, mahasiswa, dan semacamnya.

     V.          Pengaruh atau efek Komunikasi Politik

Pengaruh atau efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik, dimana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam Pemilihan Umum.

 

PKS Kritisi Kepemimpinan Gibran-Teguh, Komunikasi Politik Kurang Baik

kritik ini di sampaikan oleh ketua fraksi PKS yaitu Asih Sunjoto Putro, beliau berterus terang kepada Gibran untuk berguru lagi kepada mantan walikota solo, FX Hadi Rudyatmo yang sekaligus menjabat sebagai ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan.

 

Dalam pengambilan kebijakan walikota solo masih kurang baik. Maka dari itu walikota solo Gibran Rakabuming Raka perlu belajar lagi kepada mantan walikota surakarta FX Hadi Rudyatmo, ujar Asih.

 

Karena keputusan tergesa-gesa yang di buat oleh walikota solo Gibran Rakabuming Raka membuatnya jadi mengeluarkan kebijakan yang kurang efektif dengan timbulnya kritik di kalangan masyarakat dan pemerintah kota solo lainnya.

Kebijakan yang di keluarkan walikota solo yakni menaikkan nilai jual objek pajak dan pajak bumi dan bangunan secara signifikan 400 persen sehingga membuat keresahan di kalangan masyarakat kota surakarta. walaupun akhirnya kebijakan itu di cabut lagi, hal ini sudah menunjukkan contoh komunikasi yang kurang baik di kalangan pemerintah kota solo.

 

Walikota solo, Gibran Rakabuming Raka menolak untuk di banding-bandingkan dengan mantan walikota surakarta, FX Hadi Rudyatmo.

Mulai dari gaya kepemimpinan dan komunikasi nya kepada masyarakat kota solo.

Walikota solo tersebut berkata “yang penting pekerjaan saya selesai”, masalah pola komunikasi nya dengan masyarakat tidak terlalu di pentingkan.

 

Hal ini juga sempat di singgung, perlunya meniru pola komunikasi “ tujuh (7) Si “ yang di terapkan oleh mantan walikota surakarta FX Hadi Rudyatmo.

Tujuh (7) Si itu adalah komunikasi, koordinasi, solusi, sosialisasi, realisasi, koreksi, dan evaluasi.   

 

Dengan terjadi nya kejadian tersebut membuat walikota solo, Gibran Rakabuming Raka  semakin buyar konsentrasi nya terhadap pembangunan berbasis kesejahteraan masyarakat.

 

Ketua fraksi PKS, DPRD solo Asih Sunjoto Putro juga menjelaskan berdasarkan  badan pusat statistik (BPS) solo di tahun 2022, angka kemiskinan di tahun 2020 di angka 9,03% sedangkan angka kemiskinan di tahun 2021 naik di angka 9,4%.

 

Angka tersebut jauh di luar target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) di tahun 2021 yang di targetkan sebesar 8,62% dan target di tahun 2022 sebesar 8,25%.

 

Sedangkan pembangunan masih fokus pada infrastruktur fisik. Namun dalam sisi non fisik nya masih banyak keluhan seperti tergusurnya lahan pedagang di taman satwa taru jurug yang sampai saat ini tergusur dengan adanya solo safari. Dan juga permasalahan pembangunan sentra mebel beberapa waktu yang lalu.

 

Saran dari FPKS DPRD Asih Sunjoto Putro “perbaikan komunikasi politik dengan semua stakeholder ke depan harus di perbaiki lagi agar pembangunan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian dan masalah kemiskinan bisa di selesaikan dan capaian target sesuai dengan RPJMD yang telah di tetapkan.

 

Maka dari itu komunikasi yang baik itu sangat-sangat di perlukan di kalangan  mana saja agar tidak terjadinya kesalah pahaman anatara pihak komunikator dan komunikan, jika seandainya walikota solo tersebut ingin membuat suatu kebijakan, yang mana kebijakan tersebut di rembuk kan terlebih dahulu dengan anggota yang lain sampai mufakat (asalkan kebijakan yang di buat masuk akal), tidak mungkin ada kesalah pahaman dengan anggota yang lain nantinya.